Peraturan Perusahaan Harus Didaftarkan

Sertifikasi Disnaker

Departemen Tenaga Kerja akan mencabut izin usaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang tak memiliki balai latihan kerja (BLK). Karena itu, Depnaker membentuk dua Tim Investigasi untuk menyelidiki PJTKI yang tak memiliki fasilitas tersebut. Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea, seusai dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta.

Jacob menyebutkan, BLK adalah persyaratan yang telah ditetapkan sejak lama. Ketentuan itu berlaku bagi seluruh PJTKI di Jakarta maupun daerah. Menurut Jacob, PJTKI yang seperti itu berpotensi menimbulkan masalah.

Menurut catatan Depnaker Pusat, saat ini terdapat 421 PJTKI yang terdaftar. Namun, lebih dari 50 persen diduga tak memiliki BLK. Sayangnya, Jacob tak merinci daerah yang paling banyak memiliki PJTKI bermasalah. Satu yang pasti, tindakan ini dilakukan menyusul kerusuhan di Malaysia yang melibatkan TKI illegal. Akibat kerusuhan itu, kini pemerintah Malaysia tak menerima TKI, untuk sementara.

Bak gayung bersambut, niat Menakertrans ditanggapi positif seluruh anggota Komisi VII DPR. "Kami setuju dan mendukung niat pemerintah," kata anggota Komisi VII Herman Reksa Ageng.

Kontak Kami

CV Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.kindo.co.id

peraturan perusahaan disnaker

peraturan perusahaan farmasi

peraturan perusahaan grup

peraturan perusahaan harus didaftarkan